Para Developper Rumah di Bali Tak Sabar Menunggu di Berlakukannya New Normal

June 6, 2020 by No Comments

Unit Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Propinsi Bali akan melakukan Program Pertolongan Insentif Perumahan Swadaya ( BSPS) untuk 3.000 rumah tidak wajar huni (RTLH) di Propinsi Bali. Hal itu untuk usaha untuk selalu menggerakkan pembangunan infrastruktur serta perumahan untuk warga mendekati masa normal baru (new normal).

“Kami dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan melakukan program bedah rumah lewat Program BSPS sekitar 3.000 unit rumah tidak wajar huni (RTLH) di Propinsi Bali,” tegas Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Bali I Wayan Suardana dalam tayangan wartawan, Kamis (4/6/2020). Wayan meneruskan, program BSPS ini ditujukan untuk menyejahterakan Warga Berpendapatan Rendah (MBR) dengan membuat RTLH dengan cara gotong royong.

Disamping itu, Pemerintah menggerakkan keswadayaan warga untuk tingkatkan kualitas rumah tidak wajar huni jadi rumah wajar huni. “Ada rumah yang sehat serta wajar huni tentu saja dapat memberikan dukungan kebijaksanaan normal baru dalam kehidupan setiap hari warga,” kata Wayan.

Wayan mengutarakan, rumah wajar huni dapat memberikan dukungan kegiatan warga secara baik, mempertahankan kesehatan dengan maksimal, dan terlepas dari penyebaran Covid-19. SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Bali di tahun ini akan membagikan pertolongan bedah rumah sejumlah Rp 52,5 miliar. Pendistribusian alokasi BSPS untuk 3.000 unit rumah itu dipisah jadi dua step.

Step pertama serta ke-2 dialirkan sekitar 1.500 unit rumah. Berdasar data SNVT Penyediaan Perumahan Propinsi Bali, penerapan pekerjaan BSPS tahun 2020 akan dikerjakan di tujuh kabupaten. Rinciannya, Kabupaten Bangli sekitar 350 unit, Kabupaten Gianyar sekitar 200 unit, Kabupaten Jembrana sekitar 340 unit, serta Kabupaten Klungkung sekitar 310 unit.

Selanjutnya, Kabupaten Buleleng sekitar 650 unit, Kabupaten Karangasem sekitar 750 unit, serta Kabupaten Tabanan sekitar 400 unit. Mengenai pertolongan pekerjaan BSPS yang akan dialirkan untuk Kenaikan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) itu sejumlah Rp 17,5 juta per unit. Dengan cara detil, Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan serta Rp 2,5 juta untuk gaji tukang atau pekerja.

READ  Pemerintah Buat Aspal dari Bahan Tambang Loh